Filter Berdasarkan jalan

Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2017
12 September 2017   6 kali

Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol

Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2017
09 Maret 2017   12 kali

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2017
06 Pebruari 2017   8 kali

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2016
24 Agustus 2016   4 kali

Penggunaan DAK Tambahan TA. 2016 Bidang Jalan dan Bidang Irigasi serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2016

Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2016
04 Mei 2016   7 kali

Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2016
28 Maret 2016   3 kali

Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional Di Direktorat Jenderal Bina Marga

Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 15/SE/DB/2014
31 Desember 2014   5 kali

Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan

Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 17/SE/DB/2012
21 Nopember 2012   19 kali

Penyampaian Buku Dokumen Pengadaan Pekerjaan Fisik dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 2) untuk Pekerjaan Konstruksi (Pemborong) Jalan dan Jembatan

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783, (021) 723-5217
E: jdih@pu.go.id