Filter Berdasarkan bangunan gedung

Peraturan Presiden Nomor 73/2011
11 Oktober 2011   687 kali

Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2009
20 Agustus 2009   30772 kali

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2008
30 Desember 2008   26373 kali

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 26/PRT/M/2008
30 Desember 2008   2572 kali

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2007
09 Agustus 2007   890 kali

Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 25/PRT/M/2007
09 Agustus 2007   2152 kali

Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 26/PRT/M/2007
09 Agustus 2007   13567 kali

Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 29/PRT/M/2006
01 Desember 2006   967 kali

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006
01 Desember 2006   3769 kali

Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005
10 September 2005   523 kali

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Undang-Undang Nomor 28/2002
16 Desember 2002   346 kali

BANGUNAN GEDUNG.

Keputusan Menteri Nomor 332/KPTS/M/2002
21 Agustus 2002   821 kali

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan gedung Negara

Keputusan Menteri Nomor 10/KPTS/M/2000
01 Mei 2000   11754 kali

KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Keputusan Menteri Nomor 61/KPTS/M/1981
10 Maret 1981   848 kali

Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id