Filter Berdasarkan hukum

Keputusan Menteri Nomor 187/KPTS/M/2018
08 Maret 2018   221 kali

Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prioritas Tahun 2018

Keputusan Menteri Nomor 110/KPTS/M/2018
12 Pebruari 2018   184 kali

Perubahan Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor 63/KPTS/M/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016-2019

Surat Edaran Menteri Nomor 11/SE/M/2017
19 Juni 2017   396 kali

Mitigasi Penanganan Dampak Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 29/PRT/M/2016
26 Agustus 2016   1381 kali

Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keputusan Menteri Nomor 194/KPTS/M/2016
08 April 2016   76 kali

Pembentukan Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2016
15 Pebruari 2016   56 kali

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Nomor 40/PRT/M/2015
04 September 2015   232 kali

Pembentukan Dan Evaluasi Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Surat Edaran Menteri Nomor 17/SE/M/2013
10 Desember 2013   529 kali

Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum

Surat Edaran Menteri Nomor 06/SE/M/2011
13 September 2011   473 kali

Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

 
 Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat merupakan sistem yang dibangun sebagai wadah pendayagunaan  bersama  atas  dokumen  hukum bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat secara  tertib, terpadu, dan berkesinambungan,  serta    merupakan sarana  pemberian  pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat.

 Prasyarat

Dimohonkan agar dapat membaca secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Republik Indonesia ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs JDIH Kementerian PUPR ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Prasyarat ini mungkin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, oleh sebab itu diharapkan Anda mengikuti perkembangannya secara periodik.

 Kontak Kami

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No.20, 
RT.2/RW.1, Selong, Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, 
Indonesia.

P: (021) 739-6783 Ext: 1386, (021) 723-5216
E: jdih@pu.go.id