Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Biro Hukum mengkoordinasi rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan dengan mengundang Kementerian ESDM, TIM Pengharmonisasian Bidang Perekonomian 7 Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 bertempat di Hotel Grand Dhika Jakarta

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si. Dalam rapat ini dibahas tentang permohonan Menteri ESDM terkait dengan revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Bendungan untuk menambah pada Pasal 105 dengan Penambahan pemanfaatan pada daerah genangan waduk untuk pengapungan panel surya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Suraya (PLTS)

Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan telah mengakomodir permohonan Menteri ESDM mengenai penambahan Pengapungan Panel Surya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Jakarta, Februari 2020